Kuningan – Ketua LSM Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT IB) DPD Kuningan, Donny Sigakole, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya merupakan program strategis pemerintah. Namun, ia menyoroti adanya potensi kebocoran anggaran akibat praktik mencari keuntungan berlebih oleh oknum BGN maupun Mitra MBG.
“Program ini sangat bagus jika berjalan sebagaimana mestinya. Kalau berkolaborasi baik dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), justru bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan,” ujar Donny, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, potensi kerugian negara muncul dari selisih harga komoditas yang tidak wajar. Ia mencontohkan harga beras dan lele dalam rantai pasok MBG.
Hitungan Selisih Harga Komoditas
| Komoditas | Harga Beli dari Petani | Harga Jual ke SPPG/Dapur MBG | Selisih/kg | Kebutuhan 1 SPPG/hari | Selisih per SPPG/hari |
| Beras | Rp13.000 | Rp16.000 | Rp3.000 | 200 kg | Rp600.000 |
| Lele | Rp20.000 | Rp30.000 | Rp10.000 |
Donny menghitung, dengan 160 SPPG di Kuningan, selisih dari beras saja mencapai Rp96 juta per hari. “Jika dihitung secara nasional dengan 32 ribu dapur, selisih dari beras saja bisa tembus Rp19,2 miliar per hari. Belum dari komoditas lain seperti lele. Ini yang kami sebut potensi kerugian negara,” tegasnya.
Catatan redaksi: Hitungan awal Rp3 miliar kemungkinan keliru. 32.000 dapur x Rp600.000 = Rp19,2 miliar/hari.
Kepala Dapur Diduga Tak Berdaya di Hadapan Mitra
Donny mempertanyakan sikap BGN dan Satgas MBG yang terkesan membiarkan kondisi ini. Ia menduga ada relasi kuasa yang terbalik di lapangan.
“Seharusnya Kepala Dapur MBG yang memanggil mitra, bukan sebaliknya. Sekarang Kepala Dapur tidak bisa berbuat apa-apa karena harga ditentukan mitra, bukan mereka. Ini terjadi karena ada kepentingan bagi-bagi kue,” kata Donny.
Ia juga menyebut, DPRD dan Pemda Kuningan sulit bertindak karena sebagian anggota DPRD Kabupaten Kuningan juga menjadi mitra BGN selaku pemilik dapur.
Dugaan Jual Beli Titik SPPG dan Monopoli Suplier
Praktik menyimpang, kata Donny, diduga sudah dimulai dari penentuan titik SPPG. Mengutip keterangan Wakil Ketua BGN yang membidangi titik SPPG, dari 500 titik yang dibagikan ke pengusaha besar, hanya 20 dapur yang terbangun. “Sisanya dijual. Saat jual beli ini, segala kemudahan pengembalian modal diberikan, walau melanggar aturan,” paparnya.
Selain itu, meski setiap SPPG diwajibkan bekerja sama minimal dengan 15 suplier lokal sesuai perjanjian, Donny menyebut kerja sama itu fiktif dan dimonopoli Mitra MBG. “Harga-harga ditentukan mitra. Kepala Dapur tidak berdaya,” ujarnya.
Desak Pemda Tetapkan Harga Tertinggi Komoditas
Untuk itu, Donny meminta Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagperin), Dinas Perikanan dan Peternakan, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kuningan segera mengeluarkan patokan harga tertinggi komoditas sesuai harga pasar.
“Jangan menekan petani dengan harga rendah, lalu menjual mahal ke BGN. Kalau tidak ada tindakan, kami bersama kelompok masyarakat peduli Kuningan akan membuat aksi menutup semua SPPG dan melaporkan semua yang terlibat ke APH secara resmi,” tegasnya.
Apresiasi Kepala Dapur yang Tegas
Donny mengapresiasi sikap salah satu Kepala Dapur MBG di Kecamatan Jalaksana yang berani tegas ke mitranya. Saat itu, menjelang liburan, Kepala Dapur tersebut menelepon mitra untuk segera mengembalikan barang-barang yang diambil, mulai dari galon, minyak, hingga bumbu masakan yang sudah tercatat.
“Ini yang kami mau. Kepala Dapur harus tegas kepada mitra. Kepala Dapur yang memanggil mitra, bukan sebaliknya. Kami dukung, dan kami akan ikut tegas kalau mendengar ada Kepala Dapur yang dipanggil mitra,” tandas Donny. (Redaksi)
