Kuningan – Soroti patologi birokrasi dalam konteks dugaan perbuatan amoral beberapa oknum pejabat tinggi di lingkup Pemerintah Daerah Kuningan, Koalisi Rakyat Anti Penindasan (Korakap) gelar demonstrasi nyeleneh bertajuk ‘Aksi Damai Seribu Cangcut, Pejabat Kuningan Darurat Moral’, di depan Pendopo Bupati, Jalan Siliwangi, Kuningan, Jawa Barat, Rabu (17/6/2026).
Meski tidak bisa sesuai ekspektasi untuk bertemu dan menyampaikan tuntutan langsung kepada Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar, karena siang itu tengah meresmikan penggunaan jembatan di Desa Cijemit, Kecamatan Ciniru.
Namun, unjuk rasa nyeleneh dengan bagian kepala peserta aksi ditutupi cangcut (celana dalam wanita/CD), bahkan beberapa di antaranya dipasang pada pagar Pendopo Bupati itu mampu menyita perhatian publik, baik secara offline, maupun online dengan sebaran pada berbagai platform media sosial.
Koordinator aksi, Dadang Abdullah menyebutkan, masa aksi menutupi kepala dengan CD sebagai simbol protes atas dugaan perilaku tidak bermoral, mesum, hingga perselingkuhan di kalangan pejabat Pemda Kuningan yang berdampak mencedrai perasaan serta kepercayaan masyarakat.
Menurut Dadang, Korakap menuntut Bupati Kuningan yang setiap saat menggaungkan clean good governance melakukan law enforcement, atau menegakkan standar, aturan, dan norma hukum dengan menyelidiki, dan melakukan tindakan terhadap para oknum pejabat yang diduga telah melakukan pelanggaran.
Bahkan, Dadang membeberkan dokumen dan bukti pejabat mesum, sampai pejabat selingkuh yang dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin berat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga dapat dijerat dengan delik pidana perzinaan (overspel) atau hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan.
“Kami memiliki dokumen dan bukti lima pejabat, dimana di antaranya merupakan pejabat tinggi di Kuningan yang diduga terlibat dalam kasus ini, yang awalnya akan disampaikan langsung kepada Bupati Kuningan, sekaligus meminta beliau memanggil oknum-oknum pejabat itu di depan kita. Kalau terbukti, saya minta Pak Bupati pecat, atau minimalnya turunkan mereka dari jabatannya,” ujar Dadang.
Dadang menegaskan, perilaku amoral yang dilakukan pejabat publik sangat berpotensi menimbulkan dampak pada pelayanan, terutama dalam penggunaan anggaran daerah, yang seharusnya diperuntukan bagi masyarakat malah tak mustahil beralih untuk menyenangkan selingkuhan.
“Mereka itu digaji oleh uang rakyat melalui pajak, jadi jangan seenaknya. Apalagi sampai menyelewengkan anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat, seperti contoh Rutilahu, malah dipakai untuk membangun rumah selingkuhannya, ada aset kendaraan untuk masyarakat malah masuk garasi selingkuhannya,” ucap Dadang.
Dan Dadang bersikukuh, tidak akan menyerahkan data tersebut pada Kasat Reskrim Polres Kuningan, yang siang itu mewakili Bupati Kuningan untuk menemui mereka, namun akan tetap menyerahkan langsung kepada bupati, seraya meminta memanggil para pejabat yang diduga amoral tersebut untuk melakukan sumpah di hadapan para peserta aksi.
“Apabila tuntutan kami ini tidak mendapat respons, dipastikan minggu depan kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi sampai Pak Bupati hadir menerima kami,” tandas Dadang.
Saat doorstop interview seusai melakukan aksi, di hadapan sejumlah awak media, Dadang sempat menyebutkan inisial 5 pejabat yang diduga berkelakuan mesum itu, serta sekilas dalam hitungan detik sempat menampakan beberapa foto, dari dokumen yang dia pegang. (Redaksi)
