Kuningan – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kuningan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari BPK RI jangan sampai memunculkan euforia dan rasa puas diri berlebihan.
Ketua LSM Forum Tekad (F-Tekad) Sujarwo, yang akrab disapa Mang Ewo, menegaskan bahwa opini WTP seharusnya menjadi pemacu untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan administrasi ke depan, bukan dipandang sebagai puncak prestasi.
“Jadikan perolehan opini WTP ini sebagai pemacu, agar pengelolaan keuangan dan administrasi bisa lebih baik lagi,” kata Mang Ewo, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, capaian WTP hendaknya tidak dimaknai sebagai akhir dari upaya pembenahan tata kelola keuangan daerah. Sebab, kepuasan berlebihan dikhawatirkan justru menurunkan etos kerja.
“Jika muncul kepuasan yang berlebihan, dikhawatirkan akan menimbulkan etos kerja yang berleha-leha,” ujarnya.
Mang Ewo juga menyinggung pernyataan Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy sebelumnya, yang menyebut keterlambatan Pemkab Kuningan memperoleh opini WTP disebabkan oleh “telat lobi”.
Namun, ia mengingatkan agar publik tidak serta-merta berasumsi bahwa raihan WTP kali ini adalah hasil dari “lobi yang tepat”.
“Tidak sepatutnya ketika opini WTP diraih, kita berasumsi ini merupakan keberhasilan dari langkah lobi yang tepat,” tandas Mang Ewo.
Opini WTP dari BPK RI merupakan pernyataan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. (Redaksi)
