Kuningan – Di hadapan 67 Pejabat Eselon III peserta Uji Kompetensi Teknis melalui Tahapan Penulisan Makalah dan Wawancara untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, Bupati H. Dian Rachmat Yanuar menegaskan komitmennya terhadap prinsip transparansi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Kepastian itu diungkapkan Bupati Dian, saat melakukan monitoring pelaksanaan uji kompetensi didampingi Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta Kepala BKPSDM Kabupaten Kuningan, yang berlangsung di SMPN 1 Kuningan, Selasa (21/04/2026).
Bupati Dian memaparkan, bahwa saat ini terdapat empat jabatan pimpinan tinggi pratama yang kosong, yakni Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A).
Dan dalam waktu dekat, menurut Bupati Dian, akan terjadi penambahan kekosongan jabatan akibat memasuki masa pensiun, sehingga kebutuhan pengisian jabatan strategis akan terus berlanjut. Bupati memperkirakan hingga beberapa tahun ke depan akan terdapat puluhan posisi eselon II yang harus diisi.
Pada kesempatan itu, Bupati Dian menekankan pada Sekretaris Daerah, agar proses seleksi dilakukan secara objektif tanpa intervensi, dan seluruh tahapan harus berjalan secara transparan serta akuntabel.
“Proses ini harus transparan, tidak ada pengkondisian. Saya sendiri belum mengetahui hasil penilaian, baik dari manajemen talenta maupun dari uji kompetensi teknis. Semua murni berdasarkan hasil yang objektif,” ujarnya.
Peserta yang mengikuti tahapan saat ini merupakan hasil seleksi administratif yang ketat, sehingga telah melalui proses penyaringan awal secara alami. Hal itu dilakukan, karena Bupati Dian menyadari pentingnya menghadirkan pejabat yang tidak sekadar mempertahankan posisi, melainkan memiliki kinerja tinggi (high performance), berani berinovasi, serta mampu menghadirkan terobosan baru.
Melalui proses seleksi yang transparan dan berbasis kompetensi, Dian berharap dapat menghadirkan energi baru dalam birokrasi, guna mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Saya berharap para pejabat yang terpilih nantinya mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah, seperti penanganan kemiskinan, pengangguran, stunting, hingga pembangunan infrastruktur. Karena yang dibutuhkan saat ini adalah pemimpin yang berani mengambil risiko, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik, bukan sekadar menjaga status quo,” tandasnya. (Redaksi)
