Kuningan – Perdebatan di ruang terbuka internal Legislatif, serta antara Legislatif versus Eksekutif terkait klaim Eksekutif yang berhasil mengakhiri fenomena gagal bayar, telah memunculkan kebingungan tersendiri di kalangan masyarakat.
Kondisi ini, menurut Ketua Forum Transparansi dan Kajian Daerah (F Tekad), Sujarwo yang akrab disapa Mang Ewo, membuat masyarakat semakin bertanya, pihak mana, Legislatif atau Eksekutif yang narasinya layak dipercaya?
Yang masyarat pahami, kata Mang Ewo, yakni pembahasan anggaran yang “melahirkan” Perda APBD, maupun APBD-P Kabupaten Kuningan dilakukan bersama antara Legislatif dengan Eksekutif dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan, termasuk Pemkab Kuningan.
“Ketika hasil Perda APBD maupun APBD P dengan segala pesoalannya telah dieksekusi (dilaksanakan) oleh Eksekutif, tidak seharusnya memunculkan perdebatan berkepanjangan,” kata Mang Ewo, Senin (12/1/2026).
Terkait kebijakan penggunaan anggaran yang bersumber dari pinjaman Bank BJB, Mang Ewo menegaskan, tentu sebelumnya juga sudah melalui pembahasan yang menghabiskan waktu tidak singkat antara Legislatif dengan Eksekutif.
“Artinya, jika di ujungnya memunculkan polemik yang kurang bermanfaat bagi masyarakat, alangkah baiknya kedua belah pihak, kembali membuka notulen rapat pembahasan. Dalam notulen tentunya akan tercatat siapa bicara apa, sehingga semuanya menjadi terang benderang,” tandasnya. (Yud’s)
