Bandung – Isu-isu strategis terkait irigasi, distribusi pupuk, penyuluhan pertanian, budidaya ikan, ketersediaan pangan, harga pangan, benih, hingga persoalan Daerah Aliras Sungai (DAS) Citarum menjadi pokok bahasan agenda rapat koordinasi (Rakor) Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan bersama bupati dan wali kota se-Jawa Barat, di Gedung Negara Pakuan Bandung, Selasa (24/12/2024).
Mengawali Rakor yang tak hanya digelar secara hybrid bersama para pemimpin daerah, tetapi juga zoom meeting dengan para Kapolres, Dandim dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat itu, dalam pemaparannya Zulkifli Hasan menekankan pentingnya irigasi sebagai elemen vital dalam produktivitas pertanian.
“Irigasi harus menjadi perhatian serius untuk memastikan keberlanjutan hasil pertanian kita,” ujarnya.
Menyinggung persoalan ketersediaan dan pasokan pupuk bersubsidi, serta optimalisasi Penyuluh Pertanian, Zulkifli meminta setiap kepala dinas pertanian memberikan laporan yang akurat dan terkini terkait kebutuhan pupuk untuk mendukung kelancaran distribusi dan produktivitas petani. Dan Penyuluh Pertanian berugas tak hanya melakukan pendataan, tetapi sekaligus mendampingi petani.
“Kita akan memastikan jumlah penyuluh terpenuhi, baik untuk sektor pertanian maupun perkebunan rakyat,” ungkap Zulkifli.
Disamping itu, menurut Zulkifli, penyediaan bibit unggul menjadi salah satu fokus utama dalam upaya peningkatan hasil tani. Untuk itu dia menegaskan perlunya semangat bersama antara pusat dan daerah untuk memastikan bibit unggul dapat menjangkau petani secara luas.
Apalagi saat ini Jawa Barat memiliki stok pangan yang cukup, yakni sebanyak, yakni sebanyak 224.724 ton. Namun, ia mengingatkan agar setiap daerah segera berkoordinasi jika stok pangan mulai menipis.
“Presiden telah memerintahkan kita untuk merespon cepat setiap dinamika pangan. Informasi kini bergerak sangat cepat, dan kita harus selalu siap,” tegasnya.
Zulkifli memandang, hal itu berkaitan erat dengan pentingnya evaluasi fluktuasi harga pangan. Mengingat, setiap perubahan harga pangan harus segera diantisipasi agar tidak memengaruhi kestabilan pasar dan daya beli masyarakat. Dimana salah satu penyebabnya adalah adanya pergeseran musim panen raya di Jawa Barat, dan panen raya diprediksi mencapai puncaknya pada akhir Februari 2025.
“Para wali kota, bupati, dan kepala dinas harus segera mengantisipasi hal ini. Pastikan seluruh persiapan, mulai dari distribusi hingga penyimpanan, berjalan lancar,” himbaunya.
Terkait pemanfaatan lahan tidak produktif sebagai langkah strategis meningkatkan ketahanan pangan, Zulkifli menekankan, agar lahan-lahan terbengkalai dijadikan produktif melalui berbagai program inovatif.
“Lahan tidak produktif harus dimanfaatkan secara serius. Ini langkah konkret untuk meningkatkan hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan,” ucap Zulkifli.
Diakhir kalimatnya mengingatkan proyeksi besar untuk Jawa Barat sebagai pusat susu perah di Indonesia, dimana program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi susu, tetapi juga mendukung peningkatan gizi masyarakat.
“Kita ingin Jawa Barat menjadi pusat susu perah nasional. Program ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan peternak sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat,” paparya.
Sementara, Pj Bupati Kuningan Agus Toyib, usai mengikuti menghadiri Rakor Bidang Pangan mengungkapkan, bahwa Rakor tersebut menjadi momentum penting untuk mensinergikan strategi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
“Rakor ini dalam rangka swasembada pangan yang diharapkan dapat tercapai di tahun-tahun mendatang. Di Kabupaten Kuningan sendiri kita harapkan swasembada pangan di tahun depan dapat terlaksana dan terwujud dengan baik, dengan harapan dapat membawa kebermanfaatan bagi masyarakat,” tutur Agus Toyib. (Yud’s)
