Bandung – Khodijah, S.Pdi Kader Tim Penggerak dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Kuningan raih penghargaan tertinggi “Adhi Bhakti Utama” pada puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 Tingkat Provinsi Jawa Barat.
Penghargaan berupa hadiah untuk menjalankan ibadah umroh, dari raihan prestasi yang merupakan pengakuan atas dedikasi dan pengabdian dalam menjalankan program PKK di tingkat daerah diterima Khodijah di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Kota Bandung, Selasa (18/11/2025).
Menyikapi penerimaan penghargaan terbaik oleh kadernya tersebut, selain berucap syukur Ketua TP PKK Kuningan, Hj. Ela Helayati mengakui kebanggaanya, karena menurutnya selama ini Khodijah telah menjalankan fungsinya sebagai kader PKK dengan baik dan ikhlas.
“Kami melihat sendiri bagaimana Ibu Khodijah bekerja, turun langsung ke masyarakat dengan semangat gotong royong dan ketulusan dalam menjalankan program PKK. Hadiah umroh yang beliau terima adalah ganjaran yang setimpal atas ketulusannya,” ujarnya.
Ela berharap, seluruh kader PKK Kuningan dapat meneladani semangat ini, serta menjadikan momen HKG PKK ke-53 ini sebagai penyemangat untuk terus bergerak bersama, menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyelesaikan problematika masyarakat.
Puncak peringatan HKG PKK ke-53 yang dirangkaikan dengan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 tingkat Provinsi Jawa Barat ini, dihadiri ribuan Kader PKK, bupati/walikota se Jabar, hadir juga Ketua TP PKK Kuningan Hj. Ela Helayati dan Bupati Kuningan Dr. Dian Rachmat Yanuar, M.Si.
Dilain pihak, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengungkapkan, bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan memaksimalkan peran Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan aparatur desa untuk penanganan stunting kendati angka penderitaannya menurun.
Menurut KDM, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar sudah mengalokasikan anggaran untuk kader PKK melakukan pendataan terhadap masalah kesehatan warga. Kemudian, setelah pendataan, KDM akan langsung merumuskan kebijakan penanganan masalah kesehatan masyarakat, termasuk menyediakan anggaran penanganan stunting dan penyakit lain selama satu tahun ke depan atau hingga penyakit tertangani.
“Nanti kita menghitung biaya penanganannya selama setahun, stunting berapa sih setahun, kemudian lepra berapa dalam setahun, TBC berapa dalam setahuh dan itu akan kami biayai sampai selesai dan nanti yang jadi pemandunya adalah kader PKK. Selain itu, penanganan stunting juga akan memaksimalkan dana desa,” ungkapnya.
Dan usai pembangunan infrastruktur desa diambil alih oleh Pemda Provinsi Jabar, kata KDM, pemerintah desa bisa lebih fokus pada penanganan masalah kesehatan warga, salah satunya stunting.
“Adapun, dalam momen peringatan HKG PKK ke-53 tingkat Jabar, saya mengingatkan kembali bahwa tugas PKK adalah untuk melakukan pembebasan terhadap problematika masyarakat,” kata KDM. (Yud’s)
