Sumedang – Selaraskan arah kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, agar sejalan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, sehingga pembangunan diseluruh wilayah Indonesia dapat berlangsung terarah, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia, di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.
Pejabat Sekda Kuningan, Dr. Wahyu Hidayah, M.Si yang menjadi salah satu perserta di acara yang berlangsung dari tanggal 26 hingga 29 Oktober 2025 tersebut menjelaskan, bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.3/7565/SJ dan Radiogram BPSDM Kemendagri Nomor 800.2.4.1/6619/BPSDM, tentang Rapat Koordinasi dalam Rangka Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025.
Dan Rakor yang diikuti oleh 1.104 peserta, terdiri atas 38 Sekretaris Daerah Provinsi, 38 Kepala Bappeda Provinsi, 514 Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, dan 514 Kepala Bappeda Kabupaten/Kota. Narasumber berasal dari 22 Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, di antaranya Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, Kementerian Koperasi dan UKM, hingga BPJS Kesehatan itu, menurut Wahyu, menjadi forum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan memperdalam pemahaman pemerintah daerah terhadap prioritas nasional.
“Rakor ini sangat strategis untuk memastikan program prioritas nasional dapat diterjemahkan dengan tepat di daerah. Dengan sinergi yang baik antara pusat dan daerah, kita bisa mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan,” jelasnya.
Wahyu menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kuningan siap berkomitmen untuk menyesuaikan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, dengan tetap berpijak pada potensi lokal dan nilai-nilai kearifan masyarakat Kuningan.
Selain rapat koordinasi, kata Wahyu, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan retreat kepemimpinan Sekda se-Indonesia, yang bertujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan, integritas, dan semangat kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Selain itu, Rakor yang dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian ini menekankan pentingnya setiap pemerintah daerah menyampaikan usulan program dan kegiatan tahun anggaran 2026 secara sinkron dengan prioritas kementerian dan lembaga terkait, agar pembangunan berjalan selaras dari pusat hingga daerah.
“Mendagri menekankan, bahwa kita perlu memastikan setiap program benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Sinkronisasi dan kolaborasi menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah yang berdaya saing,” kata Wahyu.
Wahyu memberi kesimpulan, jika sinergi bukan sekadar koordinasi teknis, melainkan tekad bersama untuk menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.
“Pembangunan yang berhasil bukan hanya tentang angka, tetapi tentang keberpihakan, kolaborasi, dan keberlanjutan. Dengan semangat sinergi dan gotong royong, kita wujudkan Kuningan MELESAT, Maju, Empowering, Lestari, Agamis, dan Tangguh,” ungkap Wahyu. (yud’s)
