Kuningan – Forum Komunikasi Gabungan Ormas dan LSM Kuningan (FKGOL) soroti ramainya pemberitaan dugaan pungutan liar (Pungli) Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Naisonal (JKN) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di beberapa media, bahkan salah satu LSM hingga melakukan pelaporan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Hal itu dibenarkan Ketua Ormas Gibas Manaf Suharnaf, bahwa beberapa ketua, serta pengurus Ormas dan LSM berkumpul di Sekretariat FKGOL, Cirendang untuk membahas, mengkaji, menganalisa berbagai persoalan di Kabupaten Kuningan, termasuk persoalan JKN dan BOK, pada Jumat (21/3/2025).
Menurut Manaf, akibat 3 tahun gagal bayar di Kabupaten Kuningan meninggalkan banyak persoalan, diantaranya dugaan pungli dana JKN dan BOK di lingkup Dinas Kesehatan, juga masalah pengelolaan anggaran lainya di tiap SKPD yang perlu dianalisa, dikaji, serta dinvestigasi.
Diakui Manaf, dirinya memberikan apresiasi pada gebrakan yang dilakukan Bupati Dian Rachmat Yanuar, diantaranya dengan melakukan Sidak terhadap pelayanan yang buruk, evaluasi BUMD yang tidak produktif, mengajak duduk bersama legislatif untuk efisiensi anggaran, menggelar pasar murah ketahanan pangan, pembinaan dan peringatan bagi ASN yang bekerja tidak disiplin dan lainnya.
“Semoga hal ini menjadi awal baru menuju Kuningan Terang,” ujar Manaf.
Namun, kata Manaf, perlu diperhatikan dan menjadi perhatian juga persoalan-persoalan akibat dari gagal bayar 3 tahun ke belakang. Karena tetap akan berimbas, juga berefek pada pemerintahan daerah yang dipimpin Dian saat ini, jika dugaan pengelolaan keuangan daerah di beberapa SKPD mulai bermunculan dan diangkat ke publik, bahkan sampai adanya pelaporan ke APH di provinsi dan pusat.
“Dan dengan mencuatnya dugaan pungli dana JKN dan BOK, bisa menjadi titik awal pijakan kami dari FKGOL untuk mulai menganalisa, mengkaji, dan akan melakukan investigasi ke beberapa SKPD sesuai dengan data yang kami miliki, seperti dana Transfer Ke Daerah (TKD), baik itu DBH, DAU, DAK, hibah, juga Fiskal,” kata Manaf.
Manaf mengungkapkan, berdasarkan kajian, analisa juga investigasi sementara, banyak anggaran tahun 2023 dan 2024 yang tidak terserap di masyarakat dan dinas terkait tidak menerima anggaran, namun hasil data dari kementrian yang dimiliki pihaknya, ada laporan anggaran kegiatan.
“Hal seperti ini banyak terjadi di beberapa SKPD. Pertanyaan kami, juga mungkin sebagian masyarakat Kuningan, ada apa dengan tata kelola anggaran Pemda Kuningan? Kok bisa duit dicairkan tidak terserap ke masyarakat, dengan dalih pihak dinas tidak menerima duit. Aneh kan,” ungkapnya.
FKGOL Kuningan juga, sambung Manaf, akan segera berkirim surat kepada Ketua DPRD Kuningan untuk mengadakan audiensi dengan Pemda Kuningan terkait pengelolaan dan TKD, karena dewan punya tanggung jawab terhadap anggaran yang dikelola Pemda Kuningan.
“Jangan sampai seperti dulu, sudah terjadi gagal bayar baru membuat Pansus dan ribut sibuk dengan Pansus, padahal mereka juga ikut merumuskan anggaran bersama Pemda Kuningan (eksekutif), ucap Manaf.
Ditegaskan Manaf, pihaknya dari FKGOL melakukan semua ini demi perbaikan ke depan, agar tidak terjadi lagi gagal bayar, atau krisis keuangan Pemda. Seraya berharap, dengan adanya kepemimpinan bupati baru dengan gebrakan 100 hari kerjanya yang sudah mulai terlihat, serta dewan baru, ke depan bisa terang, sekaligus ada peningkatan kemakmuran masyarakat Kuningan.
“Jangan hanya para pengurus masyarakat Kuningan saja yang makmur sejahtera, tapi masyarakatnya juga harus sejahtera,” tandasnya. (Yud’s)
