Indonesia tercatat sebagai negara dengan rasio belanja pendidikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terendah di antara 40 ekonomi terbesar dunia. Data terbaru yang dihimpun dari UNESCO Institute for Statistics dan Bank Dunia menunjukkan alokasi anggaran pendidikan Indonesia hanya sekitar 1,3 persen dari PDB.
Angka tersebut tidak hanya jauh di bawah rata-rata dunia yang mencapai 3,96 persen, tetapi juga tertinggal dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Vietnam mengalokasikan 2,9 persen, Thailand 2,5 persen, dan Singapura 2,2 persen dari PDB-nya untuk pendidikan.
Di kelompok ekonomi utama dunia, Swedia menempati posisi tertinggi dengan alokasi 7,3 persen dari PDB, diikuti Denmark 6,4 persen dan Belgia 6,3 persen.
Rendahnya rasio belanja pendidikan ini menjadi sorotan publik, mengingat masih banyaknya persoalan fundamental yang belum tuntas. Mulai dari ribuan ruang kelas rusak, rendahnya kesejahteraan guru honorer, hingga ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri.
Sorotan semakin tajam setelah mencuatnya kebijakan penggunaan anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Isnawati Hidayah, mencatat alokasi sebesar Rp223 triliun dari pos anggaran pendidikan untuk MBG pada tahun 2026 dinilai berpotensi menggerus dana untuk perbaikan sekolah dan peningkatan mutu guru, di tengah persiapan menuju visi Indonesia Emas 2045.
Analisis Dampak Jangka Panjang terhadap Kualitas SDM
Kebijakan mengintegrasikan anggaran MBG ke dalam pos fungsi pendidikan memicu perdebatan. Di satu sisi ada potensi manfaat, di sisi lain terdapat risiko serius bagi kualitas pendidikan nasional. Kebijakan ini menciptakan efek ganda yang saling bertolak belakang antara peningkatan kualitas fisik dan potensi penurunan kualitas kognitif.
1. Potensi Dampak Positif
Dari sisi fisik dan kesiapan belajar, program pemenuhan gizi massal memiliki dasar ilmiah yang kuat. Asupan nutrisi harian yang konsisten terbukti efektif menekan angka stunting dan malnutrisi pada anak usia sekolah. Dampak ikutannya adalah peningkatan fokus, konsentrasi, dan tingkat kehadiran siswa di kelas. Selain itu, program ini mendorong inklusivitas sosial dengan membantu meminimalkan kesenjangan performa akademik antara siswa dari keluarga kurang mampu dan keluarga sejahtera.
2. Risiko Dampak Negatif
Namun dari sisi mutu pendidikan, risikonya tidak kalah besar. Ada tiga ancaman utama yang perlu diantisipasi.
Pertama, krisis infrastruktur. Menyusutnya ruang fiskal inti pendidikan akan menghambat renovasi ruang kelas rusak dan pembangunan laboratorium. Hal ini berdampak langsung pada penurunan kualitas lingkungan belajar.
Kedua, stagnasi kesejahteraan guru. Tersedotnya dana untuk program konsumtif menghalangi optimalisasi peningkatan upah guru honorer dan program sertifikasi serta pelatihan. Implikasinya adalah penurunan motivasi mengajar dan sulitnya menarik talenta terbaik menjadi pendidik.
Ketiga, penurunan daya saing global. Hambatan dalam pembaruan kurikulum, adopsi teknologi pendidikan, dan pelatihan guru berisiko menurunkan skor PISA Indonesia. Dalam jangka panjang, ini akan memperlebar ketidaksesuaian atau mismatch antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri digital.
Perbandingan Kebijakan Fiskal Antarnegara
Sejumlah negara menerapkan strategi fiskal yang berbeda dalam menyeimbangkan investasi gizi dan investasi infrastruktur kognitif.
India menjalankan program makan gratis terbesar di dunia, Mid-Day Meal Scheme, namun melalui pos jaminan sosial dan pangan yang terpisah dari anggaran pendidikan inti. Dengan begitu, anggaran pendidikan murni tetap fokus pada peningkatan kapasitas guru dan fasilitas kelas, sementara retensi kehadiran siswa miskin tetap terjaga.
Jepang menerapkan sistem Kyushoku atau makan siang sekolah yang didanai bersama. Pemerintah daerah menanggung infrastruktur, sementara orang tua membayar biaya bahan makanan dengan subsidi bagi keluarga tidak mampu. Fokusnya bukan sekadar kenyang, melainkan integrasi pendidikan karakter, gizi, disiplin, dan sanitasi. Hasilnya, kualitas SDM tetap tinggi tanpa mengorbankan teknologi pendidikan.
Swedia dan Denmark, dengan alokasi pendidikan murni 6,3 hingga 7,3 persen dari PDB, membiayai program makan gratis sepenuhnya lewat instrumen pajak daerah, bukan dari pos pendidikan. Model ini memungkinkan standarisasi fasilitas sekolah berteknologi tinggi berjalan beriringan dengan pemenuhan nutrisi premium, sehingga kualitas SDM berada di level teratas dunia.
Sementara Indonesia memilih pendekatan integratif dengan memasukkan MBG langsung ke dalam pos fungsi pendidikan. Fokusnya adalah pemerataan sosial dan fisik anak secara cepat, namun dengan risiko penurunan kualitas fasilitas pembelajaran akibat pencampuran pos dana.
Tiga Risiko Buta yang Perlu Diwaspadai
Ada tiga blind spot kebijakan fiskal yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
Pertama, ilusi kenaikan anggaran nominal. Secara nominal, anggaran pendidikan di APBN terlihat meningkat dan memenuhi amanat konstitusi 20 persen. Namun secara riil, persentase untuk program pembelajaran kognitif justru menyusut karena terbagi untuk program konsumtif. Pergeseran ini mengaburkan esensi pemenuhan hak atas fasilitas pendidikan dasar yang berkualitas.
Kedua, kebocoran distribusi dan efisiensi. Program MBG memiliki rantai pasok logistik yang sangat kompleks dari hulu ke hilir. Risiko inefisiensi, pembengkakan biaya distribusi, dan potensi penyimpangan jauh lebih tinggi dibandingkan pengalokasian dana langsung ke sekolah seperti Dana BOS yang mekanismenya sudah teruji.
Ketiga, ketidakberlanjutan fiskal jangka panjang. Membiayai program konsumtif tahunan bernilai ratusan triliun menggunakan pos anggaran strategis berpotensi memperlebar defisit dan mengurangi ruang investasi produktif. Berbeda dengan investasi pada infrastruktur digital, laboratorium, dan kualitas guru yang memiliki nilai depresiasi jangka panjang dan daya ungkit ekonomi lebih baik, belanja konsumtif harus diulang setiap tahun tanpa membentuk aset pendidikan yang berkelanjutan.
Ke depan, pemisahan pos anggaran yang lebih transparan antara belanja pemenuhan gizi dan belanja peningkatan mutu pendidikan menjadi kunci. Tanpa pemisahan tersebut, cita-cita membangun SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045 dikhawatirkan akan berjalan dengan satu kaki yang timpang. (Yud’s)
