KUNINGAN, JURNALINFORMASI – Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si. menegaskan bahwa pembangunan desa tidak bisa hanya mengandalkan birokrasi. Dibutuhkan kolaborasi pentahelix antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, pemerintah desa, dunia usaha, dan masyarakat.
Hal itu disampaikan Bupati Dian saat melakukan monitoring dan evaluasi Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kolaboratif Perguruan Tinggi se-Kabupaten Kuningan Tahun 2026 di Kecamatan Garawangi, Senin (10/8/2026).
Program yang berlangsung 1–10 Agustus 2026 itu melibatkan ratusan mahasiswa dari enam perguruan tinggi di Kuningan, yakni Universitas Kuningan (Uniku), Universitas Muhammadiyah Kuningan, Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, Universitas Bhakti Husada Kuningan, Politeknik Kesehatan KMC Kuningan, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan (STAIK).
“Saya merasa bangga, di sela kesibukan rutinitas para rektor, pembimbing dan pengajar, masih bisa meluangkan waktu memberikan kebijakan yang cukup mulia, yaitu kolaborasi,” ujar Dian di hadapan mahasiswa dan perangkat desa.
Menurut Bupati Dian, KKN adalah kawah candradimuka bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan abad 21, yakni 4C: communication, creativity, collaboration, dan critical thinking. Ia menilai program-program yang dipresentasikan mahasiswa sudah menunjukkan kreativitas dan kepekaan terhadap masalah riil masyarakat.
Ia mencontohkan inovasi sederhana namun berdampak seperti pengelolaan sampah, penanganan stunting, pengembangan UMKM, kegiatan keagamaan, hingga hidroponik.
“Tidak ada perubahan besar apabila tidak diawali perubahan-perubahan kecil. Apa yang sederhana itu bisa membentuk sesuatu yang besar. Daripada kita berpikir hal yang besar tapi tidak kita laksanakan sama sekali,” katanya.
Bupati juga berpesan agar mahasiswa tidak buru-buru mengeksekusi program. Pemetaan sosial menjadi kunci.
“Ketika kita mau terjun ke masyarakat, kita harus dulu memetakan kondisi lingkungan setempat, kebiasaan serta karakter masyarakatnya, supaya desa yang kita kunjungi itu bisa optimal,” ungkapnya.
Untuk memperkuat dampak KKN, Bupati Dian meminta seluruh perangkat daerah turun tangan mendukung. Salah satunya dengan mengkolaborasikan program CSR dunia usaha.
Dukungan tersebut, kata dia, bisa berupa hal-hal konkret yang dibutuhkan di lapangan, mulai dari bibit ikan, pakan, bahan kompos, papan informasi, hingga pembenahan fasilitas umum dan tempat ibadah.
“Ke depan kita perbaiki, kita evaluasi lagi. Saya juga akan jadi motor. Ayo, mumpung saya jadi Bupati, ayo kasih stimulasi juga untuk KKN kolaboratif,” ajaknya.
Dian menekankan, tolok ukur keberhasilan KKN bukan pada 10 hari pelaksanaan, melainkan pada keberlanjutannya setelah mahasiswa kembali ke kampus.
“KKN kolaboratif boleh berakhir, tapi kenangan ini akan terus terasa sepanjang masa. Kebaikan adik-adik yang sudah dilaksanakan di desa-desa ini akan dikenang oleh masyarakat dan insyaallah dicatat sebagai amal jariah buat kita semua,” tuturnya.
Sementara itu, Camat Garawangi Maryanto, S.STP., M.Si. menjelaskan, KKN Kolaboratif di wilayahnya difokuskan pada tiga isu prioritas: penurunan stunting, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan pengembangan UMKM agar naik kelas.
Untuk stunting, mahasiswa terlibat dalam edukasi gizi seimbang, penyusunan buku saku MP-ASI, hingga pengembangan Dapur Sehat Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis potensi pangan lokal. Di Garawangi, program tersebut diperkuat melalui inovasi GASPOL (Gerakan Atasi Stunting Berbasis Potensi Kearifan Lokal).
Di sektor lingkungan, mahasiswa mendorong pengelolaan sampah komunal lewat tungku pengolahan sampah (rocket stove), biopori, hingga pemanfaatan sampah menjadi batako dan paving block.
Sedangkan di sektor UMKM, pendampingan meliputi penguatan branding, desain kemasan, inovasi produk, strategi pemasaran digital, hingga pendampingan sertifikasi halal.
Ketua Konsorsium KKN Kolaboratif Perguruan Tinggi se-Kabupaten Kuningan, Ana Fitria, mengapresiasi kerja nyata mahasiswa di lapangan. Menurutnya, KKN telah bertransformasi dari sekadar kewajiban akademik menjadi ruang pengabdian.
“Mahasiswa memang harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat,” ucap Ana.
Ia juga menyoroti pentingnya teknologi tepat guna yang mudah direplikasi masyarakat. Menurutnya, tugas selanjutnya ada di pemerintah kecamatan dan desa untuk memastikan program tidak berhenti.
“Keberlanjutan menjadi hal penting. Peran pemerintah kecamatan dan desa diperlukan untuk memastikan inovasi yang telah dibangun selama KKN dapat terus dikembangkan,” pungkasnya. (Redaksi)
