Filsafat Hukum: Keadilan Substansial vs. Kepastian Prosedural
Secara filosofis, hak mempertahankan diri dan harta merupakan Lex Naturalis (Hukum Alam) yang bersifat kodrati. Dalam pandangan Gustav Radbruch, ketika kepastian hukum formal berbenturan dengan keadilan substansial, maka keadilan harus diutamakan (Justice over Law). Hukum tidak boleh menuntut seseorang untuk menjadi pahlawan yang mengabaikan keselamatan atau haknya saat berada dalam tekanan yang tidak terbendung. Jika seorang individu bertindak di bawah tekanan hebat (overmacht), memaksakan proses hukum hingga ke pengadilan hanya untuk memenuhi prosedur formal akan mencederai asas kemanfaatan hukum.
Teori Hukum Pidana: Sifat Melawan Hukum dan Pertanggungjawaban
Doktrin hukum pidana memisahkan antara perbuatan pidana (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana (criminal liability). Dalam teori Noodtoestand (keadaan darurat), perbuatan menabrak pelaku jambret kehilangan sifat melawan hukumnya secara materiil karena adanya benturan dua kepentingan hukum, di mana suami korban bertindak untuk melindungi kepentingan yang sah. Berdasarkan teori Vis Compulsiva, kehendak pelaku penabrakan tertekan oleh situasi luar biasa, sehingga secara doktrinal elemen “kesalahan” sebagai syarat pemidanaan terhapus melalui Alasan Pemaaf (Pasal 42 KUHP Baru) atau Alasan Pembenar (Pasal 43 KUHP Baru).
Perspektif Hukum Internasional dan Konvensi Jenewa
Prinsip Proporsionalitas dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 memberikan standar bahwa tindakan dalam situasi darurat harus sebanding dengan ancaman. Secara analogi, penggunaan kekuatan oleh suami korban dipandang sebagai strictly necessary (sangat mendesak) dalam kerangka penegakan keamanan mandiri. Hukum internasional (ICCPR) juga mengakui bahwa kematian tidak dianggap sewenang-wenang jika terjadi dalam situasi pembelaan diri yang sangat diperlukan untuk menghentikan kejahatan kekerasan yang sedang berlangsung.
Dinamika Penegakan Hukum: Ketika Penyidik Menolak SP3
Dalam kondisi di mana penyidik menilai unsur overmacht atau pembelaan diri tidak terpenuhi secara objektif di tingkat kepolisian, maka langkah-langkah yuridis yang diambil adalah:
Penyidik: Akan meneruskan berkas perkara ke penuntut umum (Tahap I). Alasan penolakan SP3 biasanya didasari pada kekhawatiran adanya excessive force (penggunaan kekuatan berlebihan) atau untuk menghindari tuduhan “main hakim sendiri”. Penyidik memilih jalur aman secara administratif dengan membiarkan hakim yang memutus status daya paksa tersebut.
Penuntut Umum (Jaksa): Memiliki “Dominus Litis” (pengendali perkara). Jaksa dapat menggunakan hati nurani dan asas oportunitas untuk menerbitkan SKP2 (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) jika hasil penelitian berkas menunjukkan bahwa suami korban benar-benar berada dalam kondisi psikis tertekan yang hebat (Noodweer Excess).
Advokat Suami Korban: Jika perkara dilimpahkan ke pengadilan, advokat harus mengajukan eksepsi atau pembelaan (Pledoi) yang menitikberatkan pada Pasal 42 KUHP Baru. Fokus utama adalah membuktikan bahwa tidak ada mens rea (niat jahat) untuk membunuh, melainkan murni daya paksa mekanik dan psikis akibat kejahatan pelaku jambret.
Hakim: Menjadi benteng terakhir keadilan. Jika hakim sependapat dengan teori daya paksa, hakim akan menjatuhkan putusan Ontslag van alle rechtsvervolgung (Lepas dari segala tuntutan hukum). Putusan ini berarti perbuatan menabrak terbukti secara sah, namun bukan merupakan tindak pidana yang dapat dihukum karena adanya alasan pemaaf/pembenar.
Hak Keluarga Pelaku dan Mekanisme Praperadilan
Keadilan bagi keluarga pelaku jambret tetap dijamin melalui transparansi proses. Jika penyidik melakukan SP3, keluarga pelaku dapat mengajukan Praperadilan untuk menguji apakah penghentian tersebut subjektif atau objektif. Sebaliknya, jika penyidik tidak mau SP3 dan melanjutkan kasus, maka suami korbanlah yang akan diuji di persidangan. Keadilan bagi keluarga pelaku adalah kepastian bahwa kematian tersebut bukan akibat tindakan sewenang-wenang di luar koridor hukum.
Kesimpulan dan Saran Demi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Sudut Pandang:
Kasus ini adalah benturan antara “norma larangan membunuh” dengan “hak membela diri”. Penegak hukum tidak boleh kaku hanya melihat hilangnya nyawa pelaku, tetapi harus melihat rangkaian peristiwa (kausalitas) yang dipicu oleh tindak pidana asal (penjambretan).
Kesimpulan:
Penyidik yang menolak SP3 tidak serta-merta salah secara hukum, karena mereka berpegang pada kepastian prosedur formal. Namun, dari sisi kemanfaatan hukum, membawa kasus ini ke pengadilan seringkali dianggap sebagai “viktimisasi ganda” bagi korban kejahatan. KUHP Baru Pasal 42 dan 43 dirancang justru untuk memutus rantai pidana pada kondisi-kondisi darurat seperti ini.
Saran Terbaik:
Kepada Penegak Hukum: Gunakan pendekatan Scientific Crime Investigation (digital forensic dan rekonstruksi kecepatan) untuk menentukan apakah penabrakan adalah “pilihan sadar” atau “refleks darurat”. Jika terbukti refleks darurat, SP3 adalah jalan yang paling adil.
Kepada Para Pihak: Jika Restorative Justice (RJ) buntu, maka proses persidangan harus dipandang sebagai sarana untuk membersihkan nama suami korban secara resmi melalui putusan hakim (Lepas), agar kepastian hukumnya bersifat inkrah dan tidak dapat diganggu gugat lagi di masa depan.
Filosofi Manfaat: Mahkamah Agung perlu memberikan yurisprudensi tetap yang melindungi warga negara yang melakukan pembelaan diri terhadap pelaku kejahatan jalanan, guna memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan rasa aman bagi masyarakat.
(pendapat saya pribadi,.mohon petunjuk para prof hukum,doktor hukum dan para sarjana hukum yg hebat2 guna mendapatkan The Truth diera Post Truth mohon pencerhan).
