Oleh: Dadang Cunandar, S.Pd., M.Pd. (Pemerhati Pendidikan/Alumni HMI)
Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sejak awal kelahirannya diposisikan sebagai pilar alternatif dalam memperluas akses pendidikan tinggi, khususnya ketika negara tidak sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam narasi ideal, PTS hadir sebagai ruang pembebasan intelektual, pengembangan ilmu pengetahuan, serta pembentukan manusia kritis dan berkarakter. Namun dalam praktiknya, PTS kerap terjebak dalam dilema laten antara mempertahankan idealisme akademik dan memenuhi tuntutan pragmatisme pasar. Dilema ini bukan sekadar persoalan manajerial, melainkan menyentuh jantung etika pendidikan tinggi itu sendiri.
Idealisme yang Tergerus Realitas Ekonomi
Idealisme PTS tercermin dalam visi mencerdaskan kehidupan bangsa, menjunjung tinggi kebebasan akademik, serta melahirkan lulusan yang berintegritas dan berdaya kritis. Namun idealisme tersebut sering kali berhadapan langsung dengan realitas ekonomi yang keras. Berbeda dengan Perguruan Tinggi Negeri yang relatif ditopang oleh anggaran negara, sebagian besar PTS menggantungkan kelangsungan hidupnya pada uang kuliah mahasiswa. Dalam kondisi ini, mahasiswa secara tidak langsung bergeser dari subjek akademik menjadi “konsumen pendidikan”.
Konsekuensinya, keputusan strategis PTS sering kali lebih ditentukan oleh logika pasar ketimbang pertimbangan akademik. Program studi dibuka bukan karena urgensi keilmuan, tetapi karena tren dan daya jual. Kurikulum disederhanakan agar “ramah pasar”, bukan untuk memperdalam daya analitis. Standar akademik dilonggarkan demi menjaga angka kelulusan dan mencegah penurunan jumlah mahasiswa. Di titik ini, idealisme pendidikan tereduksi menjadi jargon promosi yang kehilangan substansi.
Pragmatisme sebagai Strategi Bertahan
Dari sudut pandang pragmatis, pilihan PTS tersebut dapat dipahami. Dalam ekosistem pendidikan tinggi yang semakin kompetitif, PTS dituntut untuk bertahan hidup. Akreditasi, peringkat, dan jumlah mahasiswa menjadi indikator eksistensi institusi. Tanpa pendekatan pragmatis, banyak PTS terancam gulung tikar. Maka lahirlah strategi-strategi adaptif: pemasaran agresif, program kelas karyawan, kuliah daring massal, hingga janji kelulusan cepat.
Masalahnya, ketika pragmatisme menjadi orientasi utama, PTS berisiko terjebak dalam komodifikasi pendidikan. Pendidikan tinggi diperlakukan layaknya produk industri jasa, dosen menjadi pekerja produksi SKS, dan mahasiswa sekadar target pasar. Relasi akademik yang seharusnya dialogis dan transformatif berubah menjadi relasi transaksional. Dalam kondisi ini, PTS memang bertahan secara institusional, tetapi kehilangan ruh akademiknya.
Dilema Etis dan Krisis Identitas
Kontroversi PTS tidak terletak pada pilihan idealisme atau pragmatisme semata, melainkan pada ketidakmampuan menjembatani keduanya secara etis. Banyak PTS terjebak pada posisi ambigu: mengusung visi luhur dalam dokumen resmi, tetapi menjalankan praktik yang bertentangan dengan nilai tersebut. Inilah yang melahirkan krisis identitas kelembagaan.
Dosen didorong meneliti dan menulis demi akreditasi, bukan demi kontribusi keilmuan. Mahasiswa dibebani tugas administratif akreditasi tanpa mendapatkan pengalaman akademik yang bermakna. PTS akhirnya terjebak dalam ritual administratif yang miskin refleksi substantif. Pendidikan tinggi menjadi simulasi akademik: tampak aktif, tetapi minim kedalaman.
Menuju Sintesis: Idealisme yang Realistis
Meski demikian, menempatkan idealisme dan pragmatisme sebagai dua kutub yang saling meniadakan adalah kekeliruan. PTS justru membutuhkan sintesis keduanya. Idealisme tanpa realisme ekonomi akan berujung pada kebangkrutan institusi. Sebaliknya, pragmatisme tanpa idealisme akan melahirkan pabrik ijazah yang merusak martabat pendidikan tinggi.
PTS perlu merumuskan ulang orientasinya: pragmatis dalam pengelolaan, tetapi idealis dalam tujuan. Efisiensi manajerial harus diarahkan untuk memperkuat mutu akademik, bukan mengorbankannya. Adaptasi pasar seharusnya menjadi sarana memperluas dampak keilmuan, bukan alasan untuk menurunkan standar intelektual. Dengan demikian, PTS tidak sekadar bertahan hidup, tetapi juga berkontribusi secara bermakna bagi peradaban.
Penutup
Dilema idealisme dan pragmatisme pada Perguruan Tinggi Swasta merupakan cermin dari krisis pendidikan tinggi di era neoliberalisme pengetahuan. Kontroversi ini menuntut keberanian reflektif dari para pengelola PTS: apakah pendidikan tinggi masih dipandang sebagai proyek intelektual dan moral, atau semata sebagai komoditas ekonomi. Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah PTS menjadi mercusuar pencerahan atau sekadar pasar gelar akademik yang kehilangan arah.
