Penulis : Dadan Tedie AR
Di tengah perkembangan AI dan ribuan aplikasi pemerintah, pertanyaan sederhananya: apakah teknologi sudah benar-benar membuat hidup masyarakat lebih mudah?
Saya bukan ahli teknologi informasi. Saya hanya pengguna teknologi. Tetapi sebagai pengguna, ada satu pertanyaan yang belakangan sering muncul di kepala saya: Teknologi katanya dibuat untuk memudahkan manusia.
Lalu mengapa dalam urusan pelayanan pemerintah, kita justru semakin sering diminta membuka aplikasi, membuat akun, mengingat kata sandi, mengisi data, mengunggah dokumen, dan berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya?
Pertanyaan ini semakin menarik ketika kita melihat perkembangan Artificial Intelligence (AI) yang semakin cepat. AI sekarang sudah mampu membantu manusia membaca dokumen, mengolah informasi, mengelompokkan data, menerjemahkan bahasa, bahkan membantu membuat tulisan dalam hitungan detik. Lalu, mengapa dalam pelayanan publik kita masih sering berhadapan dengan pekerjaan administratif yang sebenarnya berulang?
RIBUAN APLIKASI, TETAPI APAKAH PEKERJAAN MASYARAKAT BERKURANG?
Pemerintah sendiri pernah mengungkap persoalan banyaknya aplikasi pemerintahan yang terpisah-pisah. Dalam agenda SPBE Summit 2024, pemerintah menyebut terdapat sekitar 27.000 aplikasi pemerintah yang perlu diintegrasikan agar pelayanan tidak berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah kemudian mendorong GovTech Indonesia melalui INA Digital sebagai bagian dari upaya mengintegrasikan berbagai layanan tersebut.
Artinya, persoalan banyaknya aplikasi sebenarnya sudah disadari pemerintah. Bahkan Kementerian PANRB juga mengingatkan agar instansi pemerintah tidak berlomba-lomba membuat aplikasi baru apabila sebenarnya layanan tersebut dapat diintegrasikan.
Pertanyaannya kemudian menjadi sederhana: Kalau masalahnya sudah diketahui, mengapa masyarakat masih sering merasakan pelayanan digital yang terpisah-pisah? Jangan-jangan kita terlalu sibuk membuat aplikasi, tetapi lupa bertanya apakah aplikasi itu benar-benar mengurangi pekerjaan manusia.
AI SEHARUSNYA MENGURANGI PEKERJAAN, BUKAN MENAMBAH PEKERJAAN
Saya membayangkan pelayanan pemerintah di masa depan seharusnya berbeda. Misalnya dalam urusan pelaporan pajak. Data seseorang sebenarnya sudah tersebar dalam berbagai sistem resmi. Ada identitas, data penghasilan, transaksi, dan berbagai informasi lain yang secara hukum memang dapat digunakan sesuai kewenangannya.
Kalau teknologi semakin maju, mengapa masyarakat masih harus berulang kali memasukkan informasi yang sebenarnya sudah tersedia?
Di Direktorat Jenderal Pajak sendiri sudah ada konsep prepopulated pada Coretax DJP, yaitu beberapa data dapat tersedia secara otomatis sehingga wajib pajak tidak harus mengisi semuanya dari awal. Ini menunjukkan bahwa arah pelayanan seperti itu sebenarnya bukan sesuatu yang mustahil.
Ke depan, teknologi AI mungkin dapat membantu lebih jauh: mengelompokkan data, memberikan tanda jika ada kesalahan, menunjukkan bagian yang belum lengkap, dan membantu pengguna memahami apa yang harus dilakukan. Tetapi tentu saja keputusan akhir, keamanan data, aturan hukum, dan tanggung jawab tetap harus berada dalam sistem pemerintahan yang dapat diawasi manusia.
Jadi persoalannya bukan apakah manusia akan digantikan AI. Persoalannya adalah: Mengapa manusia masih harus mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya bisa dibantu oleh teknologi?
BAGAIMANA DENGAN DATA MASYARAKAT?
Persoalan lain yang tidak kalah menarik adalah data sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah sekarang terus mengembangkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan pemutakhiran desil masyarakat. BPS sendiri menjelaskan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis sehingga data dan posisi desil perlu diperbarui.
Artinya, data memang tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang sekali dibuat lalu selesai. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap berbagai data pemerintah dapat semakin terhubung dan digunakan secara tepat sesuai aturan.
Bayangkan jika seorang warga harus berkali-kali memberikan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara.
Di sinilah teknologi seharusnya bekerja di belakang layar. Masyarakat cukup memberikan data seperlunya. Sistem pemerintah yang bekerja menghubungkan data di belakangnya. Bukan masyarakat yang dipaksa menjadi operator dari begitu banyak sistem.
HOAKS DAN APLIKASI PALSU JUGA BERKEMBANG
Di sisi lain, masyarakat sekarang menghadapi masalah baru. Semakin banyak layanan digital, semakin besar pula peluang munculnya akun palsu, situs palsu, aplikasi palsu, dan informasi bohong.
Kementerian Komunikasi dan Digital sendiri memiliki mekanisme pelaporan konten negatif, termasuk situs, akun media sosial, aplikasi, dan berbagai bentuk konten digital. Artinya, perkembangan teknologi memang membawa dua sisi. Teknologi bisa memudahkan pelayanan. Tetapi teknologi juga bisa dimanfaatkan untuk menipu masyarakat.
Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya membuat aplikasi. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat tahu mana aplikasi resmi, mana akun resmi, dan ke mana harus melapor ketika menemukan penipuan digital.
BAGAIMANA DENGAN PEGAWAI YANG HARUS MENGIKUTI PERUBAHAN?
Ada satu persoalan lain yang sering saya lihat dari lingkungan kerja. Perubahan teknologi berlangsung sangat cepat. Pelatihan semakin banyak dilakukan secara daring. Zoom memang dapat menghemat perjalanan, tempat, konsumsi, dan berbagai biaya penyelenggaraan. Tetapi dari sisi peserta, tetap ada kebutuhan internet, perangkat, kemampuan menggunakan aplikasi, dan kemampuan mengikuti perubahan sistem.
Bagi pegawai yang sudah lama bekerja dan tidak tumbuh bersama teknologi digital, perubahan yang terlalu cepat tentu dapat menjadi tantangan. Karena itu digitalisasi tidak boleh hanya berbicara tentang aplikasi.
Manusianya juga harus dipersiapkan. Kalau tidak, kita bisa memiliki sistem yang sangat canggih tetapi penggunanya justru kebingungan.
PEMERINTAH DIGITAL BUKAN SEKADAR PEMERINTAH YANG PUNYA BANYAK APLIKASI
Dalam sebuah forum mengenai pemerintah digital di Jawa Barat pada 2026, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga menekankan pentingnya pemerintahan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pemanfaatan data.
Pernyataan tersebut menarik jika dilihat dari sudut pandang masyarakat sebagai pengguna layanan. Sebab ukuran keberhasilan digitalisasi seharusnya bukan hanya:
Berapa banyak aplikasi yang sudah dibuat?
Tetapi:
Berapa banyak pekerjaan masyarakat yang berhasil dikurangi?
Berapa banyak formulir yang tidak perlu diisi ulang?
Berapa banyak dokumen yang tidak perlu diunggah berkali-kali?
Berapa banyak akun yang tidak perlu dibuat?
Berapa banyak waktu masyarakat yang dapat dihemat?
Dan yang paling penting: Apakah masyarakat merasa lebih mudah dilayani?
JANGAN SAMPAI MANUSIA JUSTRU MELAYANI APLIKASI
Saya bukan orang IT. Saya juga tidak sedang mengatakan bahwa semua aplikasi pemerintah tidak berguna. Banyak aplikasi tentu memiliki fungsi masing-masing. Tetapi sebagai pengguna, saya merasa kita perlu mengubah cara berpikir. Jangan sampai setiap ada persoalan, jawabannya selalu: “Buat aplikasi.”
Padahal mungkin persoalannya bukan kekurangan aplikasi. Mungkin persoalannya adalah kurangnya integrasi.
Mungkin masyarakat tidak membutuhkan sepuluh aplikasi. Masyarakat mungkin hanya membutuhkan satu pintu, sementara berbagai sistem pemerintah bekerja di belakangnya.
Kita cukup memasukkan data sekali. Sistem yang bekerja menghubungkan. AI membantu mengolah. Petugas memeriksa. Manusia tetap memegang kendali. Dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih sederhana.
TEKNOLOGI HARUS KEMBALI KEPADA TUJUAN AWALNYA
Pada akhirnya, teknologi hanyalah alat. AI juga hanyalah alat. Aplikasi juga hanyalah alat. Tujuan akhirnya tetap manusia.
Kalau teknologi membuat pekerjaan manusia semakin ringan, berarti teknologi menjalankan fungsinya. Tetapi kalau masyarakat harus semakin banyak mengingat password, mengisi formulir yang sama, berpindah-pindah aplikasi, mengunggah dokumen berulang kali, dan mencari-cari aplikasi resmi, kita perlu berhenti sebentar dan bertanya:
Sebenarnya siapa yang sedang dilayani?
Jangan-jangan kita bukan sedang dilayani aplikasi.
Jangan-jangan justru kita yang sedang melayani aplikasi.
CATATAN PENULIS
Tulisan opini ini disusun dengan bantuan AI, berangkat dari gagasan, pengalaman lapangan, dan beberapa pertanyaan sederhana dari penulis. Proses penyusunan awal berlangsung kurang dari 5 menit. (***)
