KUNINGAN, JURNALINFORMASI.COM – Isu disharmonisasi kepemimpinan Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar dan Wakil Bupati Tuti Andriani menjadi sorotan publik. Pengamat Kebijakan Publik Kabupaten Kuningan, Sujarwo atau yang akrab disapa Mang Ewo, meminta isu tersebut tidak dianggap sepele oleh lingkar kekuasaan.
Menurut Mang Ewo, duet Dian-Tuti yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 lalu itu masih berada di fase awal pemerintahan. Kemunculan isu keretakan tidak boleh hanya dibantah secara normatif.
“Isu kurang sedap pada duet pemimpin Kuningan ini hendaknya tidak dipandang sebagai persoalan yang cukup dibantah oleh mereka yang berada di lingkar kekuasaan,” ujar Mang Ewo kepada JurnalInformasi.com, Minggu (23/8/2025).
Ia menilai, dalam politik pemerintahan pepatah ‘tidak ada asap jika tak ada api’ relevan untuk dijadikan alarm. Langkah yang paling bijak adalah keterbukaan dan perbaikan komunikasi dari keduanya.
“Jika memang terbukti sudah muncul bintik disharmonisasi, segera diupayakan perbaikan komunikasi agar bintik tadi tak berkembang menjadi bara perpecahan,” tegasnya.
Mang Ewo mengingatkan, apapun dinamika yang terjadi, duet Dian-Tuti masih terlalu dini untuk dikaitkan dengan kontestasi Pilbup 2029. Pasangan yang terpilih pada Pilbup 27 November 2024 dengan perolehan 211.961 suara itu masih memiliki pekerjaan besar menuntaskan visi-misi hingga akhir masa jabatan 2029.
Jika isu ini dibiarkan menjadi liar, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat.
“Jika isu disharmonisasi dibiarkan tumbuh menjadi isu liar, tentunya yang sangat dirugikan adalah masyarakat Kabupaten Kuningan,” katanya.
Ia menekankan, publik membutuhkan sinyal positif berupa kekompakan kerja, bukan sekadar klarifikasi. Etos kerja dan soliditas keduanya menjadi kunci menjaga kepercayaan publik.
“Dengan menunjukkan keharmonisan dan kekompakan kerja, tentunya tingkat kepercayaan kepada duet yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 2029 akan tetap terjaga,” tandas Mang Ewo.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Dian Rachmat Yanuar maupun Wakil Bupati Tuti Andriani terkait isu tersebut. (Redaksi)
