Kuningan – Sambut kehadiran kunjungan kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kuningan gelar kegiatan Sosialisasi Bursa Kerja dan Pemagangan Dalam Negeri maupun Luar Negeri, di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Kuningan, Rabu (22/4/2026).
Kegiatan yang dibuka oleh Bupati Kuningan H. Dian Rachmat Yanuar itu dihadiri Sekretaris Direktorat Jenderal Binalavotas Kemenaker, Memey Meirita Handayani, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, jajaran perangkat daerah, 120 perwakilan kepala SMA/SMK/MA yang tergabung dalam MKKS, 80 pimpinan perusahaan dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) se-Kabupaten Kuningan.
Persoalan ketenagakerjaan, khususnya pengangguran, tidak bisa diselesaikan secara parsial, melainkan harus melalui kolaborasi lintas sektor. Menyikapi hal itu, saat memulai kata sambutannya Bupati Dian menekankan pentingnya menyamakan persepsi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan dunia usaha agar tercipta keterhubungan (link and match) yang kuat.
“Persoalan utama kita saat ini adalah adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri. Ini yang harus kita benahi bersama agar peluang kerja yang ada bisa benar-benar diisi oleh putra-putri daerah,” ucap Dian.
Menurut Dian, berdasarkan data ketenagakerjaan, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kuningan terus meningkat, sementara angka pengangguran masih menjadi tantangan yang harus ditekan. Di sisi lain, peluang besar justru mulai terbuka dengan masuknya minat investasi ke daerah.
Dalam menghadapi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuningan tengah mempercepat penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai landasan hukum bagi investasi. Bahkan, telah disiapkan kawasan industri dengan luasan yang representatif di wilayah Kuningan Timur guna mendukung masuknya investasi dan penyerapan tenaga kerja.
“Beberapa investor sudah menunjukkan ketertarikan, dengan kebutuhan tenaga kerja yang cukup besar. Ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi kita untuk menyiapkan SDM yang berkualitas dan siap kerja,” ujarnya.
Bupati Dian menjelaskan, kebutuhan tenaga kerja ke depan diperkirakan mencapai puluhan ribu orang. Oleh karena itu, program pemagangan menjadi salah satu strategi penting, tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan teknis (hard skill), tetapi juga membentuk karakter dan etos kerja (soft skill).
Namun, kehati-hatianpun tidak kalah penting dalam mengikuti program kerja ke luar negeri. Dan bercermin dari masih adanya kasus pekerja migran ilegal yang berujung pada praktik perdagangan orang, menuntut masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja yang tidak jelas, serta tidak melalui prosedur resmi
“Saya minta masyarakat untuk tidak mudah tergiur. Pastikan semua melalui jalur resmi dan konsultasikan dengan Disnakertrans agar tidak menjadi korban,” jelasnya.
Senada dengan Bupati Dian, Sesditjen Binalavotas Kemenaker, Memey Meirita Handayani juga menegaskan, bahwa sektor ketenagakerjaan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menciptakan lapangan kerja, karena peran utama justru berada pada dunia usaha dan industri.
“Yang menciptakan lapangan kerja adalah industri. Karena itu, kolaborasi menjadi kunci. Pemerintah hadir untuk menyiapkan SDM melalui pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri,” ungkapnya.
Tantangan ketenagakerjaan saat ini dipengaruhi oleh perubahan karakter generasi, khususnya generasi muda, serta perkembangan teknologi yang sangat cepat. Oleh karena itu, selain keterampilan teknis, peningkatan soft skill seperti komunikasi, adaptasi, dan inovasi menjadi sangat penting. Sehingga ke depan pelatihan vokasi harus berbasis demand atau kebutuhan nyata di lapangan. Bahkan, kata Memey, Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan tingkat penempatan peserta pelatihan mencapai 80 persen.
“Kami dari Kemenaker siap untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Kuningan, terutama dalam menyiapkan pelatihan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan investor dan potensi daerah, seperti sektor pariwisata, pertanian, dan kehutanan,” kata Memey.
Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, menyampaikan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam mendukung penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan, Toto Toharuddin memaparkan, bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah awal dalam membangun sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan dunia usaha dalam penguatan tata kelola ketenagakerjaan di Kabupaten Kuningan.
Dan pihaknya-pun telah melakukan komunikasi intensif dengan berbagai perusahaan dan LPK untuk menggali kebutuhan riil di lapangan, termasuk jenis keterampilan yang dibutuhkan industri.
“Kami ingin memastikan bahwa program yang dijalankan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan dunia kerja. Karena itu, kami dorong kolaborasi konkret antara sekolah, pelatihan, dan industri,” papar Toto.
Diterangkan Toto, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menekan angka pengangguran melalui pendekatan terpadu, termasuk penguatan program pemagangan, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta fasilitasi pertemuan antara pencari kerja dan pemberi kerja.
Toto berharap, acara hari itu menjadi momentum penguatan sinergi lintas sektor dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan berdaya saing, sekaligus membuka peluang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Kuningan dalam mengakses dunia kerja.
“Ke depan, kami optimistis dengan kolaborasi yang kuat, penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kuningan dapat terus meningkat,” terangnya. (Redaksi)
