Cirebon – Keraguan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia untuk melanjutkan aksi iklim setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menyatakan keluar dari Paris Agreement seolah menjadi pelengkap dari kebijakan pro batubara. Kebijakan batubara untuk ormas, kampus dan berlebihan produksi batubara telah menjauhkan dari komitmen mempensiunkan PLTU dalam 15 tahun ke depan. Rencana membangun 75 gigawatt pembangkit listrik dari energi terbarukan kini meredup.
Kebijakan memperluas subjek pengelola tambang batubara ke ormas keagamaan dan kampus menuai kritik. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk menggalang dukungan untuk industri batubara, mengalihkan fungsi lembaga-lembaga tersebut dari layanan publik menjadi pengelola tambang.
Reaksipun timbul dari para relawan Climat Rangers, yakni komunitas anak muda yang ingin melakukan aksi positif untuk planet bumi, terutama berupaya membangun gerakan iklim di Indonesia dan mendukung transisi yang adil dan segera menuju 100% energi terbarukan untuk Indonesia.
Seperti diantaranya ungkapan kegeraman yang disampaikan Dinayah Faza, mahasiswa juga Koordinator Climate Rangers Sumatera Selatan, melihat upaya pemerintah dan pemain batubara yang menyeret kampus dalam industri batubara.
“Kampus harusnya tempat mencetak generasi berpikir, bukan malah diseret ikut main bisnis tambang batubara. Ini mengubah lembaga pendidikan menjadi pabrik cuan yang bahan bakunya masa depan kami. Ini menabung bencana untuk kami,” ungkapnya.
Begitupun saat dirinya melihat kerusakan lingkungan di daerahnya, menurut Dinayah, Sumatera Selatan sudah tercemar polusi, dan kini kampus diseret dan mau ikut-ikutan meramaikan kehancuran.
“Kampus harusnya jadi sumber solusi, bukan malah tangan lain dari eksploitasi,” ujarnya.
Rimba Zait relawan Climate Rangers dari Sumatera Utara memandang, salah satu jalan keluar dari lingkaran kerusakan akibat industri batubara ini adalah pensiun dini PLTU. Terkait hal itu, Bahlil mesti tahu bahwa bagi warga sekitar PLTU, pensiun dini PLTU sangat diharapkan. Di Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, PLTU batubara telah merenggut sumber kehidupan masyarakat, khususnya nelayan dan petani.
“Tentu Pak Bahlil terlihat begitu serakah dan tidak memperdulikan daya rusak batu bara,” ucap Rimba Zait.
Rimba Zait bersama dengan Yayasan Srikandi Lestari telah mengenal secara langsung masyarakat yang terdampak dari pembakaran batu bara berkesimpulan, mereka banyak mengalami gangguan kesehatan hingga penurunan ekonomi secara drastis gara-gara PLTU batubara.
Di Cirebon, PLTU batubara juga tak kalah merusaknya, pembangkit yang dibangun di area tambak garam tersebut mencemari air laut mengakibatkan kualitas garam merosot. Sehingga Ujar Izzul Munna Climate Rangers Cirebon berpendapat, penguatan komitmen pensiun dini adalah angin segar bagi kita semua, karena dengan itu akan ada kepastian bagi penutupan PLTU Cirebon 1, kan tetapi gagasan untuk mengikuti jejak Amerika keluar dari kesepakatan paris sangat mengecewakan.
Izzul optimis jika pensiun dini dilakukan dan digantikan ke energi terbarukan akan membawa kemaslahatan.
“Potensi energi terbarukan kita sangat besar, ESDM sendiri mencatat lebih dari 3500 gigawatt yang berasal dari Surya, Angin dan Air. Tinggal bagaimana pemerintah mau memperluas partisipasi publik dalam pembangkitannya aja,” imbuhnya.
Menurut Masagus Fathan, Climate Rangers Jakarta, pernyataan dan tindakan pemerintah belakangan ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap masa depan bangsa Indonesia. Bagaimana bisa penderitaan rakyat dan orang muda akibat krisis iklim diabaikan oleh kabinet yang mengatasnamakan Merah Putih.
“Menghentikan komitmen iklim yang ambisius dan berkeadilan hanya karena larinya AS dari tanggung jawab justru mengkerdilkan kedaulatan rakyat di hadapan asing,” tandasnya.
Masagus memaparkan, potensi energi terbarukan yang besar di Indonesia memberikan peluang besar bagi indonesia untuk melakukan transisi energi secara cepat, dengan demikian kita tidak perlu terus menerus bergantung pada energi fossil. Ketergantungan indonesia pada energi fosil sangat tinggi, listrik nasional 53% atau 49,88 GW berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), 27% atau 25,24 GW berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), dan 5% atau 4,64 GW berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
“Ini mendesak untuk segera dilakukan transisi ke energi terbarukan secara cepat lewat peningkatan komitmen yang ambisius dan serius,” papar Masagus.
Sementara itu, Sisilia Nurmala Dewi, Indonesia Team Leader 350.org, menekankan pentingnya penguatan komitmen iklim dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC) yang diberikan tenggat waktu hingga Februari 2025 ini.
“Data menunjukkan bahwa transisi energi terbarukan bukan hanya mungkin, tapi sudah menjadi kebutuhan mendesak. Dengan melibatkan partisipasi publik, khususnya komunitas lokal yang memahami kebutuhan dan potensi daerahnya, kita bisa mencapai target transisi energi lebih cepat. Peran komunitas yang sudah ada saat ini mesti diakui keberadaannya dan komitmen peningkatan bauran energi terbarukan dalam SNDC harus memberikan ruang bagi peran komunitas,” terang Sisilia.
Sisilia menjelaskan, ada banyak pengalaman yang menunjukkan bahwa pemberdayaan komunitas dalam pengelolaan energi terbarukan menciptakan dampak ganda – tidak hanya mempercepat transisi energi, tapi juga mendorong kemandirian ekonomi lokal. Indonesia, memiliki potensi energi terbarukan yang melimpah, dari tenaga surya hingga mikrohidro.
“Dengan memberdayakan komunitas hingga tingkat terkecil, kita bisa membangun sistem energi yang mandiri, berkelanjutan, dan tidak bergantung pada fluktuasi kebijakan negara lain. Inilah swasembada energi yang sesungguhnya – ketika masyarakat bisa menghasilkan dan mengelola energi bersihnya sendiri,” jelasnya.
Kontak Media:
Climate Rangers Sumatera Selatan Dinayah Faza wa.me/6281379130919
Climate Rangers Cirebon Izzul Munna wa.me/6285641046337
Climate Rangers Jakarta Masagus Fathan wa.me/6289602571472
Climate Rangers Sumatera Utara Rimba Zait wa.me/6281333547843
350 Indonesia Suriadi Darmoko wa.me/6285737439019
(Muis)
