Para Narsum pilihan hadir dalam gelaran acara Ngopi Kreatif “No Boundaries, di Sangkanika Edugarden Eatery and Wellness, pada Sabtu malam (28/12/2024).
Kuningan – Sejarah baru perjalanan ekonomi kreatif Kuningan tercatat dalam acara Ngopi Kreatif “No Boundaries”, gelaran Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Kuningan, dengan dukungan penuh Sangkanika Eduguarden, serta menghadirkan empat narasumber yang piawai dibidangnya seperti, Ajay Ahdyat, perupa sekaligus ahli desain grafis dan dosen Desain Komunikasi Visual Universitas Kuningan, Endang Komara, Ketua Komite Ekraf yang dikenal sebagai konsultan IT, fotografer, juga film maker, Ageng Sutrisno, founder Jalan Bareng, dan AR Affandi, film maker, sekaligus founder Roemah Film Affandi.
Kegiatan yang dimoderatori Asri Nuraini Octaviana, dan berlangsung interaktif, sehingga menggugah antusiasme para peserta yang berasal dari berbagai komunitas Ekraf itu diselenggarakan di Sangkanika Edugarden Eatery and Wellness, pada Sabtu malam (28/12/2024), tampak sukses menjadi wadah inspirasi, kolaborasi, dan refleksi bagi para pelaku ekonomi kreatif (Ekraf), dengan menghadirkan berbagai sudut pandang isu-isu krusial dalam pengembangan Ekraf di daerah.
Meski sempat memunculkan catatan tersendiri, dengan absennya leading sector dari Komite Ekraf sebagai penggagas acara,, yakni para pejabat Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Kuningan, namun seperti teredam dengan kehadiran komunitas Ekraf terkemuka di Kuningan, termasuk Production House Moreplay, Komunitas Crafter Kuningan, GEKRAF Kuningan, Komunitas Jepret (Fotografi), Mojang Jaka, Duta Genre, Duta Baca, Forum Film Kuningan, RFA, Mega Citra Kreasi, penulis, hingga perupa dari Slawey Studio Artwork.
Dalam perjalanan event, pengalaman bidang perfilman, mulai liku-liku dalam berkarya sebagai film maker. mulai patungan untuk makan dan properti, sampai setahun timnya baru mendapatkan investor sehingga para crew dan cast bisa mendapatkan bayaran, juga betapa sulitnya mendapatkan penulis naskah di Kuningan disampaikan narasumber pertama, AR. Affandi.
Diungkapkan pengalaman mengangkat seni budaya lokal dalam filmnya yang berhasil mendapatkan berbagai prestasi, sebagai bukti keterbatasan finansial tidak membatasinya dalam berkarya, tapi tetap bisa menghasilkan karya membanggakan.
“Kurangnya dukungan pemerintah bukan sebuah batasan untuk menghambat kreativitas untuk berkarya. Saya bukan pengemis yang harus meminta-minta untuk diperhatikan. Lebih baik berjuang sendiri,” tendensinya.
Pembicara Ageng Sutrisno memberikan gambaran, bagaimana peluang atas pencapaian yang akan diraih dari isu strategis terkait sosial ekonomi di kawasan Rebana yang akan membuka banyak lapangan kerja. Dimana menurutnya, dari keberadaan Bandara Kertajati, universitas besar yang membangun cabangnya seperti ITB di cirebon dan unversitas besar yang akan dibangun di Majalengka, serta industri-industri baru yang akan dibangun yang akan menyerap banyak tenaga kerja di kawasan Rebana, dan hal itu akan menjadikan kuningan sebagai tempat strategis untuk “leisure” atau bersantai.
Dia juga menuturkan kiprahnya sebagai founder Jalan Bareng yang mengangkat berbagai potensi Kuningan dengan cara yang lebih soft berupa event dan konten kreatif yang akan dilaunching mulai bulan Januari 2025.
Dia menyarankan, agar Kuningan minimal bisa mengangkat salah satu subsektor yang menjadi unggulan, sehingga melekat menjadi identitas Kuningan, seperti halnya Ambon yang terkenal melahirkan para penyanyi dengan suara yang bagus.
Selain menuturkan seputar kiprah dirinya, Narsum Ajay Ahdiyat mengupas penawaran kepadanya untuk menjadi Ketua Ekraf Kuningan, tapi karena pemerintah daerah tidak bisa memberikan kejelasan terkait hak profesional dan value bagi pengurus/komite Ekraf, sehingga Ajay urung menerima tawaran tersebut yang akhirnya jabatan itu diberikan kepada Eko.
Dalam pengamatan Ajay, Komite Ekraf Kuningan dengan pemerintah tampaknya belum nyambung, sebagai bukti, indeks kreatif Kabupaten Kuningan pada tahun 2023 ada pada urutan 25 dari 27 di provinsi Jawa Barat.
Ajay memandang, ini menjadi indikator bahwa Kuningan masih dalam level kabupaten dengan kategori “Potentially Creative”. Padahal pelaku-pelaku Ekraf di Kuningan banyak yang mempunyai prestasi dan kiprah hingga level internasional.
“Jika pemerintah tidak menjadikan Ekonomi Kreatif sebagai salah satu prioritas, maka tentunya bagaimanapun langkah atau gagasan yang disampaikan Komite Ekraf, maupun para pelaku Ekraf akan sulit untuk didukung dan ditindaklanjuti, yang akhirnya para pelaku ekraf tetap harus berjuang masing-masing, dan tidak masalah. Tanpa bantuan pemerintah pun kita bisa tetap jalan,” ucapnya.
Menurut hemat Ajay, belum adanya Renstra (rencana strategis) dan regulasi yang jelas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan terkait peningkatan/pengembangan ekonomi kreatif, sehingga berbagai pihak akan menjadi kebingungan untuk menentukan langkah strategis dalam pengembangan ekraf ke depannya.
Dia pun menjelaskan tentang peranan mahasiswanya dalam mendorong ekraf di Kuningan, misalnya melalui prestasi dan partisipasi yang di dapatkan mahasiswa Desain Komunikasi Visual Uniku beberapa tahun belakangan ini, mulai dari tingkat lokal, nasional, bahkan sampai ke internasional.
Sementara, Strategi yang dilakukan Komite Ekraf Kuningan dalam pengembangan Ekraf disampaikan Endang Komara yang lebih dikenal dengan panggilan Eko, dan merupakan Ketua Komite Ekraf Kuningan, dimana dirinya melihat potensi Ekraf yang begitu besar dimiliki oleh Kabupaten Kuningan, dan sebagian besar masih belum mendapatkan perhatian dari pemerintah.
“PR-nya sangat banyak, mulai dari memberikan kelayakan melalui program edukasi, penguatan, apresiasi dan fasilitasi dan membantu memberikan dukungan dari mulai infrastruktur, permodalan, ruang kreasi dan lain-lain,” ungkap Eko.
Disamping itu, lanjut Eko, nampaknya Ekraf masih belum dijadikan prioritas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan saat ini. Terbukti dari bantuan operasional berupa dana hibah bagi Komite Ekraf hingga saat ini belum direalisasikan, sehingga Komite Ekraf kadang harus mengeluarkan uang dari kantong pribadi dan mencari harus support dari pihak lain.
Ekraf ini, kata Eko, menyentuh berbagai lini kehidupan, serta menjadi salah satu bisnis masa depan bagi generasi sekarang hingga generasi yang akan datang. Sehingga pengembangan Ekraf harus dilakukan secara serius, dan mengembangkan ekraf di Kuningan tidak cukup hanya dilakukan oleh satu bidang ekraf saja yang ada di Disporapar Kabupaten Kuningan, karena dalam mengembangkan Ekraf mencakup sektor pendidikan, investasi, perindustrian dan perdagangan, promosi, pariwisata, pemberdayaan desa terkait pengembangan desa kreatif, dan lain-lain yang tentunya harus terbangun ekosistem mulai dari berbagai SKPD di Pemda.
“Hingga saat ini masih ada kendala komunikasi antara Komite Ekraf dengan Pemda, permohonan audiensi pun dari mulai Komite Ekraf terbentuk hingga saat ini belum diberikan kesempatan oleh Pj. Bupati yang bertugas untuk menyampaikan program kerja, hasil temuan dilapangan dan gagasan-gagasan yang dibuat selama Komite Ekraf ini bekerja. Komunikasi dengan Ring 1 di Kabupaten Kuningan ini dianggap sangat perlu, sebab ada kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan dalam pengembangan Ekraf di Kuningan,” kata Eko.
Eko berpendapat, jika para pelaku ekraf ini berjuang sendiri-sendiri artinya eksistensi bidang ekonomi kreatif ini menjadi sia-sia. Dan realitanya, hingga saat ini sebagian besar dari pelaku Ekraf yang dia temui merasa skeptis dengan birokrasi yang kontribusinya belum dirasakan oleh mereka.
Ketidakpercayaan para pelaku ekraf terhadap birokrasi, diyakini Eko, sebetulnya bisa diselesaikan, salahsatunya dengan memfasilitasi mereka dalam pembuatan karya. Sebagai contoh pemerintah daerah menyediakan fasilitas peralatan produksi film yang bisa dipergunakan untuk berbagai keperluan mulai dari film, fotografi, videografi sehingga bisa dimanfaatkan oleh para pelaku ekraf di beberapa subsektor sebagai kiprah konkret yang justru bisa mendorong berbagai potensi yang ada di Kabupaten Kuningan.
“Fasilitas ini bisa dikelola oleh Komite Ekraf sehingga ada tools untuk menjalankan berbagai kegiatan pembuatan karya melalui peminjaman peralatan dan bisa menjadi sarana untuk menyambungkan komunikasi berkelanjutan dengan para pelaku ekraf. Karya-karya yang muncul dapat diakuisisi oleh pemerintah sebagai bukti dari kiprahnya sebagai fasilitator dan regulator,” tuturnya.
Eko membenarkan, bahwa pemerintah daerah saat ini belum punya buku rencana strategis untuk pengembangan Ekraf, hal ini pun menjadi indikator betapa belum seriusnya penanganan Ekraf di Kabupaten Kuningan. Sementara, terpisahnya Kementrian Ekraf dari Kementrian Pariwisata menandakan betapa pentingnya Ekraf bagi perekonomian bangsa.
“Semua pihak berharap agar Pemerintah Daerah khususnya bidang terkait ekonomi kreatif bisa lebih berbuat banyak secara konkret dan tidak terjebak dengan rutinitas rapat, seremonial dan kesibukan yang bersifat administratif semata, sebab jika terus demikian maka selamanya Ekraf di Kabupaten Kuningan tidak akan pernah naik kelas,” tandas Eko. (Yud’s)
